MEDAN | 1kabar.com
Ilham, Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Mahasiswa Aktivis Sumatera Utara asal Aceh, menilai kebijakan penilangan terhadap truk berpelat BL di Sumatera Utara (Sumut) berlebihan dan ceroboh, Senin (29/09/2025).
Menurutnya, masyarakat yang menggunakan kendaraan tersebut hanya sedang mencari nafkah, sehingga kebijakan mendadak tanpa sosialisasi berpotensi melukai perasaan Warga Aceh.
“Selama ini kendaraan berpelat BK dari Sumatera Utara bebas masuk dan beroperasi di Aceh tanpa ada penindakan. Kalau bicara keadilan, mengapa kendaraan BL langsung ditindak saat melintas di Sumatera Utara. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tegas Ilham, Senin (29/09/2025).
Ia bahkan menduga ada motif tertentu dibalik kebijakan itu dan meminta Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan klarifikasi resmi.
Ilham mengingatkan bahwa kebijakan yang terkesan diskriminatif dapat memicu provokasi dan memperkeruh hubungan antar wilayah.
“Masyarakat Aceh menggunakan kendaraan berpelat BL bukan untuk gaya-gayaan, melainkan mencari rezeki. Jangan sampai kebijakan ini memancing emosi dan konflik,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengimbau Masyarakat Aceh agar tetap tenang, tidak terpancing isu, serta menjaga silaturahmi lintas Agama, Suku, dan Budaya.
Ia menegaskan, hubungan Aceh dan Sumut yang telah lama terjalin harus dipelihara dengan kebijakan yang saling mendukung, bukan menekan.
Sebelumnya, beredar video Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution yang meminta sopir truk mengganti pelat dari luar daerah menjadi pelat lokal (BK/BB).
Alasannya, kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara harus membayar pajak di wilayah tersebut. Pernyataan itu memicu reaksi keras di media sosial, terutama dari warganet Aceh yang menilai kebijakan tersebut tidak adil.
Bahkan muncul komentar agar kendaraan dari Sumatera Utara yang masuk ke Aceh juga diwajibkan mengganti pelat menjadi BL.
Isu ini pun semakin sensitif, hingga memunculkan wacana agar dana masyarakat Aceh yang banyak berputar di Sumatera Utara dialihkan kembali ke daerah sendiri.
Sejumlah pihak menilai, langkah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution yang dilakukan tanpa sosialisasi lebih dulu menimbulkan kesan diskriminatif dan berpotensi mengganggu hubungan historis, sosial, serta ekonomi kedua daerah.(1kabar.com/SPL0101)
