MEDAN | 1kabar.com — Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, S.E., M.I.Kom mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk tidak membiarkan aktivitas tanpa kejelasan di kawasan Gunung Sibayak yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kelestarian hutan.
Menurut Mangapul Purba, pemerintah harus mengungkap secara terbuka siapa pihak yang berada di balik kegiatan tersebut, apa tujuan sebenarnya, mau dijadikan apa dan siapa aktornya serta apakah seluruh aktivitas pembukaan jalur dan pengembangan kawasan sudah mengantongi izin sesuai ketentuan hukum.
“Jangan biarkan gerakan siluman merusak Gunung Sibayak. Mau dijadikan apa kawasan itu. Jangan seenaknya dihancurkan dan diutak-atik tanpa aturan. Kalau memang sudah memiliki izin, sampaikan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau tidak memiliki izin, harus ditindak tegas sesuai aturan hukum,” tegas Mangapul Purba dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (21/11/2026) di Medan.
Menurut Anggota Dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tersebut, polemik Gunung Sibayak tidak boleh dipandang sebatas persoalan kegiatan motor trail ataupun pembukaan jalur menggunakan alat berat. Tapi harus diusut secara menyeluruh karena menyangkut kawasan konservasi, kelestarian ekosistem, serta kepentingan masyarakat yang memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan Gunung Sibayak.
“Sangat miris kita melihat kondisi Gunung Sibayak saat ini sudah hancur diporak-porandakan ekskavator dengan alasan untuk membuka atau memperlebar jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak, disusul kegiatan Sibayak Mountain Enduro yang digelar Komunitas Motor Trail Mania Tanah Karo (KTM) pada 15 November 2026,” tandas Mangapul.
Bahkan, kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini, kegiatan tersebut telah memicu kritik masyarakat, terlebih setelah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution mengecam aktivitas motor trail dan menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tidak mengeluarkan izin penyelenggaraannya.
Namun, menurut Mangapul, publik juga membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai pekerjaan pembukaan jalur dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat tersebut, karena banyak informasi beredar mengenai Gunung Sibayak akan disulap menjadi objek wisata alam bertaraf internasional seperti Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat.
“Jika memang ada rencana seperti itu, siapa investornya, siapa penggagasnya dan bagaimana konsep pengembangannya. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar isu, sementara pemerintah tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi,” ujar Mengapul.
Politisi vokal ini menegaskan, Gunung Sibayak bukan sekadar destinasi wisata atau kawasan yang bisa dieksploitasi atas nama pembangunan. Bagi masyarakat Kabupaten Karo, Gunung Sibayak merupakan ikon kebanggaan, memiliki nilai sejarah, budaya, dan sakral yang harus dihormati serta dilestarikan. Karena itu, setiap rencana perubahan kawasan harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerhati lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Mangapul juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut/, UPTD Tahura Bukit Barisan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait, serta instansi kehutanan yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum tidak tinggal diam.
“Pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, serta siapa yang memberikan persetujuan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas dan transparan,” sebut Mangapul.
Menurutnya, revitalisasi kawasan, pemulihan vegetasi, dan penghijauan harus menjadi prioritas. Namun, langkah tersebut harus disertai penyelidikan mengenai asal-muasal kegiatan yang telah memicu kerusakan dan kegaduhan di tengah masyarakat.(1kbr/mdn/sp40)













