Masyarakat Sumut Diduga Jadi Tentara Bayaran di Rusia, LBH Medan Desak Pemerintah Turun Tangan Selamatkan Para Korban

Teks Foto : Kantor LBH Medan/(Doks Foto/Istimewa/1kabar.com/Zulkarnain Lubis)

MEDAN | 1kabar.com — Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penawaran pekerjaan diluar Negeri semakin marak di Indoneisa khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Diketahui seorang pemuda asal Kota Medan yang beralamat di Jalan Rakyat, Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan berinisial FSR yang diduga menjadi korban Tindak Perdangangan Orang (TPPO) dan dijadikan Tentara Bayaran di Rusia.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga, FSR awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik di Rusia melalui agen perjalanan dengan janji penghasilan sekitar Rp. 80 juta per bulan pada Kamis 12 November 2026.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam keras praktik perekrutan warga yang menjanjikan pekerjaan di bidang domestik, tetapi kenyataannya korban justru yang diduga dijadikan tentara bayaran Rusia untuk berperang melawan Ukraina.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H menduga maraknya Tindak Perdangangan Orang (TPPO) yang tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Utara merupakan bentuk kegagalan pemerintah melindungi rakyatnya.

Tidak hanya itu, Irvan menilai jika praktik tersebut merupakan dugaan eksploitasi manusia lintas negara yang mengancam keselamatan dan hak hidup korban. “Maka secara hukum pemerintah harus segera menyelamatkan para korban dan memastikan perlindungan, pemulangan, serta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H dalam keterangan tertulisnya kepada 1kabar.com, pada Selasa (17/11/2026).

Diduga tergiur tawaran tersebut, FSR kemudian berangkat ke Rusia melalui Bandara Internasional Kualanamu pada 18 Oktober 2026. Namun, setibanya di Rusia, pekerjaan yang dijanjikan yang diduga tidak pernah diberikan. FSR justru dilaporkan mengenakan seragam Militer Rusia dan diarahkan menjadi tentara untuk berperang melawan Ukraina, padahal keberangkatannya didasarkan pada janji bekerja di bidang logistik.

Ibu korban, berinisial SL, kemudian melaporkan dugaan Tindak Perdangangan Orang (TPPO) tersebut kepada Polda Sumatera Utara pada 31 Oktober 2026 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/1857/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA dengan teradu dalam Lidik.

Atas aduan itu Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H menilai, perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan janji pekerjaan tertentu, tetapi kemudian dijadikan tentara bayaran di wilayah konflik, merupakan Tindak Perdangangan Orang (TPPO) dengan cara tipu muslihat dan eksploitasi.

“Persetujuan korban yang diperoleh melalui informasi pekerjaan yang tidak benar tidak dapat dijadikan pembenaran atas praktik tersebut. Menjadikan korban sebagai tentara di medan perang merupakan bentuk eksploitasi yang mengancam hak hidup, keselamatan, dan kebebasan korban,” katanya.

Dugaan ini semakin mengkhawatirkan setelah Kepolisian pada 11 November 2026 mengungkap jaringan perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran Rusia yang melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, dan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI).

Jaringan tersebut yang diduga beroperasi di Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali. Sedikitnya 23 Warna Negara Indonesia (WNI) dilaporkan telah diberangkatkan, satu orang meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka berat, sementara delapan Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dicegah keberangkatannya.

“Fakta ini menunjukkan bahwa perekrutan tersebut bukan persoalan individual, melainkan dugaan kejahatan perdagangan manusia lintas negara yang harus segera dibongkar dan ditindak tegas,” paparnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa dugaan perekrutan warga Kota Medan bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi berkaitan dengan jaringan lintas daerah dan lintas negara yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk mengirimkan korban ke wilayah konflik.

Konstitusi secara tegas menyatakan jika Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, sedangkan Pasal 28D Ayat (1) menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan tersebut harus diwujudkan secara nyata, termasuk terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada diluar wilayah Indonesia dan menghadapi ancaman eksploitasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini harus ditangani segera, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatur larangan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara yang ditentukan undang-undang untuk tujuan eksploitasi.

Sementara itu, Pasal 4 mengatur perdagangan orang dengan tujuan membawa seseorang ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi diluar wilayah Indonesia. Apabila ditemukan keterlibatan pihak yang membantu atau melakukan percobaan, pertanggungjawaban pidana juga harus diperiksa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

Penegakan hukum harus menjangkau perekrut, agen perjalanan, perantara, pihak yang mengurus dokumen dan keberangkatan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proses eksploitasi.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan pentingnya pelindungan terhadap pekerja migran dari praktik penempatan ilegal, penipuan, serta eksploitasi.

Pekerjaan diluar Negeri tidak boleh dilakukan melalui penyamaran tujuan pekerjaan, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, atau mekanisme keberangkatan yang mengabaikan hak dan keselamatan calon pekerja migran.

“Sejumlah korban disebut kehilangan akses komunikasi, tidak dapat kembali ke Indonesia, bahkan mengalami luka berat atau diduga meninggal dunia. Kondisi demikian menunjukkan gagalnya permerintah melindungi rakyatnya,” ungkapnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H menilai bahwa penanganan perkara tidak cukup hanya melalui proses pidana di dalam negeri, tetapi juga membutuhkan diplomasi perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan koordinasi internasional yang efektif.

Lembaga Bantuan Hukum Medan mendesak :

1). Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri segera menyelamatkan, memastikan keselamatan, dan memulangkan Warga Negara Indonesia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan direkrut menjadi tentara bayaran Rusia.

2). Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus segera memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban serta keluarganya.

3). Polda Sumatera Utara dan Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap warga Sumatera Utara, mengungkap pelaku dan sindikat agen perjalanan, perekrut, dan seluruh pihak yang terlibat.

4). Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri harus segera membongkar jaringan perekrutan tentara bayaran yang beroperasi lintas daerah dan lintas negara serta menindak tegas seluruh pelakunya.

5). Pemerintah Indonesia harus semakin memperkuat pengawasan terhadap agen perjalanan dan perekrutan tenaga kerja luar negeri guna mencegah keberangkatan Warga Negara Indonesia melalui modus penipuan dan eksploitasi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H menegaskan bahwa negara harus hadir menyelamatkan korban, bukan membiarkan warga negara Indonesia terjebak dalam perang akibat tipu daya perekrut.

“Keselamatan, pemulangan, dan pemulihan korban harus menjadi prioritas, sementara seluruh jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengeksploitasi warga dengan kedok pekerjaan harus dibongkar dan ditindak tegas,” tegasnya.

Jangan biarkan perdagangan manusia berkedok lowongan kerja merenggut kebebasan dan nyawa Warga Negara Indonesia.(1kbr/mdn/zl40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *