MEDAN | 1kabar.com
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dr. Sofyan Tan mengungkapkan kabar baik bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Mulai tahun 2027, pemerintah akan mengalokasikan bantuan operasional bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) setelah usulan tersebut resmi masuk dalam pagu indikatif anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Hal itu disampaikan Sofyan Tan dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, pada Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut Sofyan Tan, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang akhirnya membuahkan hasil setelah lebih dari satu dekade diperjuangkan di Komisi X DPR RI.
“Satu berita baik, perjuangan teman-teman perguruan tinggi swasta akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2027 nanti, bantuan operasional untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sudah dimasukkan ke dalam pagu indikatif anggaran Kemendiktisaintek dengan nilai lebih dari Rp. 1,8 triliun,” ujar Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1 itu dihadapan seluruh peserta yang dihadiri sejumlah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumut, Senin (29/06/2026).
Sofyan Tan menjelaskan, skema bantuan tersebut dirancang berdasarkan jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebagai ilustrasi, apabila sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menerima 1.000 mahasiswa baru, maka institusi tersebut berpotensi memperoleh bantuan sekitar Rp. 2 miliar dihitung dari total nominal Rp. 2 juta per mahasiswa.
“Saya sudah 12 tahun berada di Komisi X DPR RI dan cukup bangga karena akhirnya perjuangan ini bisa terwujud. Pemerintah hari ini tidak lagi membedakan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta,” katanya.
Meski demikian, Sofyan Tan mengakui besaran anggaran yang disetujui masih jauh dari kebutuhan ideal. Menurutnya, tambahan anggaran Rp. 1,8 triliun tersebut relatif kecil dibandingkan kebutuhan sektor pendidikan tinggi, namun tetap menjadi langkah awal yang sangat berarti bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan juga menyoroti masih banyaknya calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di PT. Perkebunan Nusantara (PTN), tetapi tidak melakukan daftar ulang. Ia meminta Universitas Sumatera Utara (USU) dan Politeknik Negeri Medan (Polmed) memaparkan data mahasiswa yang tidak mendaftar ulang, termasuk penyebabnya.
“Saya khawatir jangan sampai mereka tidak melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Kita juga menemukan masih banyak calon mahasiswa dari desil 5 dan 6 yang tidak memenuhi syarat menerima KIP Kuliah, padahal mereka juga membutuhkan bantuan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., mengatakan Panja SPMB saat ini sedang menghimpun berbagai masukan untuk menyempurnakan sistem penerimaan mahasiswa baru agar semakin adil, transparan, dan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
Menurutnya, pemerintah menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi mencapai 50 persen pada tahun 2029. Namun saat ini APK nasional masih berada dikisaran 31 persen.
“Dari sekitar 394 ribu lulusan SMA/SMK yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini, masih terdapat puluhan ribu siswa yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar Legislator dari PKS Dapil DKI Jakarta 2 itu.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Deni Cagur dan Adian Napitupulu dari Fraksi Partai Gerindra, Melly Goeslaw dari Fraksi Partai Golkar Juliyatmono, Fraksi PKB Andi Muawiyah Ramly : Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih dan Ledia Hanifa, Fraksi PAN Dewi Coryati, dan Fraksi Demokrat Sabam Sinaga, Staf Khusus Kemendiktisaintek Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, Perwakilan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, serta para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara, di antaranya USU, Unimed, Politeknik Negeri Medan, Universitas Medan Area, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas HKBP Nommensen.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama seiring perkembangan teknologi yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru. Ia menegaskan USU terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan SPMB melalui evaluasi berkelanjutan guna menghadirkan sistem seleksi yang berkualitas dan berkeadilan.
Poppy juga mengungkapkan masih terdapat calon mahasiswa yang telah diterima di USU, namun tidak melakukan daftar ulang. Fenomena tersebut paling banyak terjadi pada Program Studi Sastra Melayu dan Sastra Batak. Sebagian besar calon mahasiswa lulus di tempat lain seperti sekolah tinggi kedinasan dan lain-lain. Sementara sebagian lainnya tidak dapat melanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah.(***)
