MEDAN | 1kabar.com
Terkait berita yang beredar di seluruh media sosial dan media online terjaringnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah seorang Pejabat Tinggi di Pemerintah Kabupaten Langkat berinisial “OD” bersama Eks Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan pihak Swasta lainnya di daerah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, pada Kamis kemarin (02/07/2026).
Walau sampai hari ini belum jelas status yang mencuat kepermukaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Pejabat Tinggi di Pemerintah Kabupaten Langkat bersama pihak-pihak lainnya.
Namun Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan kebenaran terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Pejabat Tinggi di Pemerintah Kabupaten Langkat berinisial v”OD” beserta pihak lainnya yang diunggah melalui akun respi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sehingga bertambah menjadi tujuh orang yang terlibat, di antara lainnya Bupati Kabupaten Langkat, Eks Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 dan lima orang lainnya ialah pihak Swasta.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GEMPA SUMUT) terus mendukung pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk melakukan pengembangan terkait proyek/pekerjaan lainnya yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat perihal terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang baru saja terjadi di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
“Selain apresiasi kami juga sangat mendukung pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dan melakukan pengembangan terkait seluruh pekerjaan/proyek yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, kami juga menduga masih banyak pengerjaan/proyek yang diduga yang bermasalah salah satunya dugaan kami mengarah ke “R” dalam Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) di Daerah Stabat,” ujar Rasyid kepada 1kabar.com saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsAppnya, pada Jumat (03/07/2026).
Informasi yang beredar terkait pihak Swasta berinisial v”YAM” yang hari ini juga yang diduga diboyong ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia hanya pemain proyek PL – PL saja, namun kami menduga masih banyak pihak Swasta lainnya pemain besar/tender yakni : C, UB, Z dan D sehingga ini bentuk dorongan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GEMPA SUMUT) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan terhadap terduga lainnya.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan baik namun begitu pun kami berharap keprofesionalan, transparan dan objektif untuk menangani terkait dugaan berita yang beredar ke publik hari ini,” tambah Reza selaku Ketua GEMPA SUMUT kepada 1kabar.com saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsAppnya, pada Jumat (03/07/2026).
Walau sampai saat ini belum ada pemberitaan lanjutkan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satu Pejabat Tinggi di Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga menunggu hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah memboyong lebih kurang tujuh orang diantaranya, Bupati Langkat, Eks Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 beserta pihak Swasta lainnya.(***)
