1kabar.com — JAKARTA | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) hari ini meluncurkan Indonesia Country Platform dari Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance, melalui inisiatif Unlocking Private Capital for SDGs : Scaling Blended Finance and Strategic Investments through the Indonesia Country Platform.
Platform ini mempertemukan Pemerintah, Dunia Usaha, Investor, Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Pembangunan, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk menghubungkan Prioritas Pembangunan Indonesia dengan pembiayaan dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi proyek yang layak dibiayai.
Diluncurkan sebagai bagian dari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Indonesia Country Platform menjadi mekanisme kolaborasi untuk menerjemahkan agenda pembiayaan pembangunan global ke dalam peluang investasi dan pembiayaan yang lebih konkret di Indonesia.
Platform ini memperkuat koordinasi antara sektor publik dan swasta serta membuka ruang bagi pengembangan strategi pembiayaan, instrumen keuangan, dan proyek yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurut Putut Hari Satyaka, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, GISD Country Platform menyediakan mekanisme penting untuk menyelaraskan pembiayaan dengan sasaran pembangunan nasional sekaligus memperluas partisipasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan.
Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta. GISD Country Platform menyediakan ruang untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan pembiayaan, investasi, dan kapasitas dari berbagai pemangku kepentingan.
“Yang penting adalah memastikan kolaborasi ini diterjemahkan menjadi strategi dan inisiatif pembiayaan yang konkret, dapat diperluas, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Putut.
Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Country Platform menjadi salah satu jalur untuk menerjemahkan komitmen global Financing for Development ke dalam aksi yang relevan dengan prioritas Indonesia.
Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, mengatakan bahwa platform ini mempertemukan investor, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pembangunan di sekitar agenda bersama untuk meningkatkan investasi yang mendukung pembangunan Indonesia.
“Peluncuran hari ini, sederhananya, merupakan mekanisme praktis untuk mempertemukan investor, dunia usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan untuk mengubah peluang menjadi investasi, dan investasi menjadi hasil pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” kata Gita.
Implementasi Indonesia Country Platform berfokus pada sejumlah area yang menghubungkan kebutuhan pembangunan dengan sumber pembiayaan dan investasi. Bekerja sama dengan Bappenas, platform ini mendukung pengembangan strategi untuk memobilisasi investasi swasta bagi proyek-proyek prioritas nasional, termasuk energi terbarukan, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan infrastruktur perkotaan.
Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Platform ini juga mendukung pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, termasuk Green, Social and Sustainability-Linked Bonds (GSSB). Di sektor kelautan, kolaborasi dengan APINDO melalui Indonesia Seaweed Incorporated (ISI) berfokus pada pengembangan rantai nilai rumput laut yang inklusif dan berkelanjutan.
Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO dan Co-Chair FFD4 Business Steering Committee, mengatakan bahwa keterlibatan dunia usaha penting untuk mengubah peluang pembiayaan menjadi investasi dan proyek yang dapat dikembangkan.
Sektor swasta membawa lebih dari sekadar modal. Dunia usaha membawa solusi, keahlian, jaringan, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi project pipeline. Country Platform menyediakan ruang untuk menghubungkan berbagai kapasitas tersebut dengan agenda strategis pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, investor, dan lembaga keuangan untuk mengembangkan proyek secara lebih terstruktur.
“Di Indonesia, kami memfokuskan upaya ini pada sektor rumput laut melalui Indonesia Seaweed Incorporated,” ujar Shinta.
•Mengubah Peluang Investasi Menjadi Rantai Nilai yang Berkelanjutan.
Indonesia Seaweed Incorporated (ISI) menjadi salah satu project pipeline strategis dalam Country Platform. Inisiatif ini mempertemukan dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi konservasi, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan rantai nilai rumput laut yang inklusif dan berkelanjutan.
APINDO telah membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Standard Chartered, Conservation International, Konservasi Indonesia, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), termasuk melalui Memorandum of Understanding untuk mendukung pengembangan industri rumput laut yang berkelanjutan.
Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana Country Platform dapat menghubungkan berbagai aktor dan kapasitas untuk membangun peluang investasi yang lebih terstruktur di tingkat sektor.
•Dari Komitmen Global ke Aksi di Indonesia.
Indonesia Country Platform merupakan bagian dari tindak lanjut atas Fourth International Conference on Financing for Development (FFD4), yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sevilla, Spanyol, pada 30 Juni–3 Juli 2025.
FFD4 menghasilkan Sevilla Commitment, yang menekankan pentingnya memperkuat mobilisasi pembiayaan publik dan swasta serta mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih terintegrasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tindak lanjut FFD4, Country Platform dikembangkan untuk Indonesia, Kenya, dan Kolombia sebagai mekanisme di tingkat nasional untuk memperkuat keterhubungan antara prioritas pembangunan, strategi pembiayaan, dan peluang investasi.
Pengembangan Indonesia Country Platform juga menindaklanjuti rekomendasi sektor swasta melalui FFD4 Business Sector Communiqué, yang menyerukan penguatan pembiayaan inovatif, platform investasi yang dipimpin negara, dan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan.(1kbr/rd40)
