Pidie|1Kabar.com
Kota Bakti – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bakti menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Hubungan Kemasyarakatan, Ahmad Fanani, bersama Tenaga Ahli Menteri, Yudho Giri Sucahyo, dalam rangka peninjauan lapangan terhadap tata kelola pelayanan publik.
Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh, Ramdani Boy, serta Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, Benny Muhammad Saefulloh, bersama jajaran pejabat struktural dan petugas lapas.
Peninjauan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi guna memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai standar, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian prosedur.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau langsung lingkungan lapas, sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan yang tersedia. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas sekaligus mencermati pelaksanaan mekanisme pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, Benny Muhammad Saefulloh, menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan disiplin, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan profesionalisme petugas.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik, tertib, dan transparan.
Selain mengevaluasi kesiapan fasilitas, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. Hal tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, responsif, serta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Melalui peninjauan ini, Lapas Kelas IIB Kota Bakti menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Dengan penguatan koordinasi dan sinergi bersama jajaran pimpinan, diharapkan penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
