SUBULUSSALAM | 1KABAR.COM – Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.200.531.856,99 untuk program revitalisasi PAUD KB Mekar Sari di Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh.
Namun, besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian tim wartawan setelah menemukan sejumlah kondisi di lokasi pekerjaan yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan material, serta pengawasan proyek.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, proyek tersebut memiliki Nomor Pekerjaan 0085/PPK2.PAUD/KU/2026, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, dimulai pada 21 Juli 2026.
Delapan kegiatan dengan anggaran RP1,2 Miliar Berdasarkan rincian anggaran yang menjadi bahan pemberitaan, terdapat delapan kegiatan pekerjaan, yakni:
1. Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya: Rp175.924.895,40.
2. Pembangunan dua ruang kelas baru (RKB): Rp400.511.999,70.
3. Pembangunan ruang administrasi: Rp200.255.999,90.
4. Pembangunan area bermain (APE) luar ruang: Rp96.000.000.
5. Pembangunan ruang UKS: Rp75.095.999,90.
6. Pembangunan toilet: Rp143.609.964,09.
7. Penataan lingkungan: Rp90.132.998.
8. Pekerjaan sanitasi: Rp19.000.000.
Total keseluruhan anggaran mencapai Rp1.200.531.856,99.
Dari delapan kegiatan tersebut, pembangunan dua ruang kelas baru memiliki nilai terbesar, yakni sekitar Rp400,5 juta, disusul pembangunan ruang administrasi sekitar Rp200,2 juta.
K3 dan pengamanan matrial jadi sorotan Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penerapan standar K3 selama proses pembangunan berlangsung.
Pada papan proyek tercantum imbauan agar mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD), seperti helm, masker, rompi, dan sepatu keselamatan.
Namun, berdasarkan pantauan tim wartawan di lokasi, masih ditemukan material berserakan serta besi tulangan yang terlihat terbuka tanpa pengamanan memadai.
Tim wartawan juga menilai penerapan pengawasan K3 perlu mendapat perhatian lebih serius.
Kondisi tersebut patut menjadi perhatian mengingat proyek ini merupakan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini. Keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan sekitar harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan.
Nomor washp kepala PAUD Diduga Blokir Wartawan Saat melakukan Konfirmasi Dalam upaya memperoleh informasi berimbang, tim wartawan telah berusaha menghubungi Kepala PAUD KB Mekar Sari melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
Namun, saat melakukan upaya konfirmasi lanjutan, tim wartawan mendapati foto profil WhatsApp yang sebelumnya masih terlihat tidak lagi muncul. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa nomor WhatsApp wartawan telah diblokir sehingga komunikasi untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengalami kendala.
Meski demikian, tim media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala PAUD KB Mekar Sari maupun pihak terkait.
Tim wartawan menegaskan bahwa upaya konfirmasi dilakukan bukan untuk menyudutkan pihak mana pun, melainkan sebagai bagian dari tugas jurnalistik guna memperoleh informasi yang akurat dan berimbang, khususnya terkait penggunaan anggaran negara.
APH diminta selidiki matrial dan dugaan Mark-up Dengan nilai anggaran mencapai Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, tim wartawan meminta aparat penegak hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi PAUD KB Mekar Sari tersebut.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya sebatas melihat hasil fisik bangunan, tetapi juga menelusuri jenis, kualitas, volume, harga satuan, serta kesesuaian material yang digunakan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis pekerjaan.
Selain itu, APH diharapkan menelusuri kemungkinan adanya dugaan penggelembungan harga (mark-up), ketidaksesuaian volume pekerjaan, maupun potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian keuangan negara, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan menghasilkan bangunan pendidikan yang berkualitas, aman, serta bermanfaat bagi anak-anak.
Tim media menegaskan bahwa permintaan pemeriksaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi penggunaan uang negara, bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Publik berhak mendapatkan penjelasan Dengan nilai anggaran mencapai Rp1,2 miliar, masyarakat tentu berharap seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak sekolah, pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, maupun instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran, kualitas material, penerapan K3, penyediaan APD, serta mekanisme pengawasan proyek.
Sebab, bangunan tersebut nantinya akan digunakan oleh anak-anak usia dini. Karena itu, kualitas pembangunan dan keselamatan tidak boleh diabaikan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan, keselamatan pekerja harus diutamakan, dan kualitas bangunan harus menjadi prioritas.
Tim Redaksi 1KABAR.COM tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai kaidah jurnalistik.
SYAHBUDIN PADANG
Wakil Ketua DPW FRN Fast Respon Counter Polri Nusantara Provinsi Aceh
TIM REDAKSI 1KABAR.COM













