MEDAN | 1kabar.com
Penetapan sejumlah Petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia, Kamis (04/06/2026).
Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKI) menilai kasus yang mencuat di tingkat Pusat harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia.
Ketua Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKI), Barto menegaskan bahwa secara konsep Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang layak dipertahankan karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, mencegah stunting, sekaligus menggerakkan sektor ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku usaha pangan lokal.
Namun, menurutnya, berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya telah mencederai tujuan utama program tersebut.
“Programnya baik dan dibutuhkan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya. Jika benar terjadi praktik mark-up harga, pengurangan takaran gizi, hingga intervensi dalam penunjukan pemasok, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak sebagai penerima manfaat,” ujar Barto kepada wartawan di Medan, Kamis (04/06/2026).
Ia menilai kasus yang menjerat sejumlah mantan Pejabat Tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi pintu masuk bagi aparat pengawas dan penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Evaluasi, kata dia, tidak boleh berhenti pada aktor di tingkat nasional, melainkan juga menyasar satuan pelaksana di Kabupaten, Kota, dan Provinsi.
Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKI) bahkan meminta Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kejaksaan diberbagai daerah melakukan pemeriksaan mendadak terhadap dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG), Gudang Distribusi, hingga mekanisme pengadaan bahan pangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa sesuai standar dan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
Selain audit menyeluruh, Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKI) mengusulkan sejumlah langkah perbaikan, antara lain penerapan transparansi menu dan harga bahan pangan secara terbuka, pelibatan masyarakat sipil serta media sebagai pengawas independen, hingga penguatan kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, Petani, dan Pelaku UMKM lokal untuk memutus mata rantai praktik monopoli pemasok.
Barto juga meminta pemerintah tidak hanya fokus menyelamatkan citra lembaga, tetapi lebih mengutamakan keberlangsungan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Badan Gizi Nasional (MBG) harus diukur dari manfaat yang diterima anak-anak, bukan dari besarnya anggaran yang terserap.
“Program ini harus tetap berjalan karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Namun, pemerintah wajib memastikan seluruh prosesnya bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Jangan sampai program yang baik justru gagal karena ulah oknum yang memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan siap mengawal proses evaluasi dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah.
Organisasi tersebut berharap kasus yang terjadi menjadi pelajaran penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas program sosial pemerintah dimasa mendatang.(inn0101/1kbr/brt-40)
