Aceh Tengah-1kabar.com
Harapan pelaku usaha wisata di sekitar Danau Lut Tawar, Aceh Tengah, untuk bangkit setelah diterjang bencana hidrometeorologi 2025 belum sepenuhnya terwujud.
Sejumlah pelaku usaha mengaku masih menghadapi kerusakan tempat usaha, terhentinya aktivitas ekonomi dan anjloknya pendapatan. Di tengah kondisi tersebut, bantuan maupun dukungan pemulihan dari pemerintah daerah disebut belum dirasakan sebagian pelaku usaha.
Salah satunya dialami Abdi Manulang, pemilik Horas Bebuli Homestay di kawasan seputaran Danau Lut Tawar, Aceh Tengah.
Abdi mengatakan, saat bencana terjadi, sejumlah unit usaha miliknya terdampak longsor. Tidak hanya homestay, tetapi juga kafe, kapal dan berbagai perlengkapan usaha.
“Tidak bisa usaha untuk makan. Semua hancur habis diterjang longsor kemarin,” kata Abdi kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Abdi, terdapat tiga unit homestay dan dua unit kafe yang terdampak. Selain itu, dua unit kapal serta sejumlah perlengkapan kafe, termasuk mesin roasting kopi, meja dan kursi, juga mengalami kerusakan.
Meski demikian, Abdi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Omzet Rp10 Juta Menjadi Nol
Dampak bencana tidak hanya dirasakan dari kerusakan fisik. Sumber pendapatan usaha yang sebelumnya menjadi andalan keluarga kini praktis terhenti.
Abdi mengatakan sebelum bencana, omzet usahanya dapat mencapai sekitar Rp10 juta. Namun setelah bencana, pendapatan dari usaha tersebut disebut tidak lagi berjalan.
“Terasa sekali. Dulu omzet kita mencapai Rp10 juta, namun saat ini nol persen,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Abdi, membuat aktivitas usaha dan tenaga kerja ikut berhenti. Para pekerja yang sebelumnya menggantungkan pendapatan dari kegiatan wisata kini tidak lagi memiliki pekerjaan seperti sebelumnya.
“Dampaknya tidak dapat bekerja lagi. Para pekerja menjadi pengangguran saat ini,” katanya.
Data Sudah Diserahkan, Bantuan Belum Terlihat
Abdi mengaku telah memberikan data terkait dampak bencana kepada perangkat desa setelah bencana terjadi. Namun hingga kini, ia mengatakan belum melihat realisasi bantuan terhadap usahanya.
“Sudah memberikan data ke pihak perangkat desa, namun saat ini belum ada realisasinya hingga sekarang,” katanya.
Beliu juga mengaku belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah.
“Sejauh ini belum ada bantuan apa pun. Satu kilo beras saja kami tidak menerima,” ujarnya.
Menurut Abdi, dirinya mengetahui adanya pendataan terkait korban atau pelaku usaha terdampak. Namun mengenai bentuk bantuan dan kapan akan direalisasikan, ia mengaku belum mendapatkan kepastian.
Pernah Mendengar Janji Bantuan
Abdi juga mengungkapkan adanya pernyataan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang pernah ia dengar secara langsung dalam sebuah kegiatan saat kedatangan menteri.
Menurut Abdi, ketika itu Bupati menyampaikan bahwa pengusaha homestay dan penginapan yang terkena dampak bencana akan dibantu.
“Sebelumnya kata Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, khususnya para pengusaha homestay dan penginapan yang terkena bencana akan kita bantu,” ujar Abdi, menirukan pernyataan yang menurutnya disampaikan Bupati di hadapan umum.
Namun, Abdi mengatakan hingga kini dirinya belum menerima bantuan maupun kompensasi yang dimaksud.
“Namun kenyataannya sampai sekarang belum ada kami menerima apa pun. Apalagi kompensasi maupun bantuan lainnya,” katanya.
Terkait Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Abdi mengaku pernah berkomunikasi melalui sambungan telepon untuk menyampaikan kondisi usahanya. Namun, menurut dia, belum ada kepastian tindak lanjut.
“Melalui telepon sudah pernah mempertanyakan tentang kondisi. Namun sejauh ini tidak ada janji pasti,” ujarnya.
Akses Wisata Jadi Persoalan
Bagi Abdi, pemulihan usaha wisata tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha. Perbaikan akses menuju kawasan wisata juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Ia berharap pemerintah daerah segera memperhatikan akses transportasi dan jalan menuju kawasan wisata yang terdampak.
“Yang utama ya jalan, atau akses. Minimal dibersihkan, supaya para pengunjung tidak takut untuk datang kembali mengunjungi wisata di sini,” katanya.
Menurut dia, pemulihan akses akan menjadi salah satu faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Abdi menyebut masih terdapat puluhan pelaku usaha wisata di sekitar Danau Lut Tawar yang terdampak dan menghadapi kondisi sulit pascabencana.
Namun, jumlah tersebut masih merupakan perkiraan dari pelaku usaha dan perlu diverifikasi melalui pendataan resmi pemerintah daerah.
Bukan Sekadar Kerusakan Bangunan
Persoalan yang dihadapi pelaku usaha wisata, menurut Abdi, bukan sekadar kerusakan bangunan. Ketika usaha berhenti, mata pencaharian pekerja dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas wisata ikut terdampak.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai langkah pemulihan, termasuk akses kawasan, dukungan terhadap usaha terdampak serta kemungkinan bantuan atau kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Maunya begitu, karena saya membayar pajak setiap bulan. Seharusnya harus ada perhatian dari pihak pemerintah daerah,” katanya.
Abdi salah satu pemilik homestay juga cafe horas bebuli homestay menilai respons pemerintah terhadap kondisi pelaku usaha wisata masih minim.
“Semua kurang, minim respons dari pihak Pemda,” ujarnya.
Kekhawatiran Ekonomi Jangka Panjang
Abdi mengaku khawatir kondisi tersebut akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat jika tidak segera ditangani.
Menurutnya, sebagian masyarakat masih memiliki kebun kopi sebagai sumber pendapatan alternatif. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki sumber penghasilan tersebut.
“Kekhawatiran ekonomi ke depan, tidak ada pendapatan. Saat ini sebagian masih ada kebun kopi, itu salah satunya harapan masyarakat. Namun kalau yang tidak ada kebun, bagaimana pendapatan untuk sumber ekonominya?” kata Abdi.
Beliu berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan akses dan aktivitas wisata di sekitar Danau Lut Tawar.
“Maunya jalannya diperhatikan, akses transportasi diperhatikan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Keluhan Abdi menjadi gambaran bahwa dampak bencana terhadap sektor pariwisata tidak berhenti pada kerusakan fisik. Ketika tempat usaha rusak dan akses wisata terganggu, dampaknya dapat menjalar pada pendapatan pelaku usaha, tenaga kerja hingga ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
Karena itu, persoalan ini membutuhkan penjelasan pemerintah daerah secara terbuka, terutama mengenai data pelaku usaha yang terdampak, hasil verifikasi kerusakan, bentuk bantuan yang telah disiapkan, sumber anggaran, mekanisme penyaluran serta target waktu pemulihan kawasan wisata.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan klarifikasi mengenai pernyataan bantuan bagi pelaku usaha homestay dan penginapan yang disebut Abdi pernah disampaikan Bupati Aceh Tengah.
Dengan demikian, publik dapat mengetahui apakah bantuan tersebut memang masuk dalam program penanganan pascabencana, siapa penerimanya, serta sejauh mana realisasinya.
Hingga berita ini diterbitkan, belom ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya Dinas Pariwisata, terkait keluhan Abdi Manulang dan pelaku usaha wisata lainnya.(*)
