Aceh Tengah-1kabar.com
Kepemimpinan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kembali menuai sorotan. Pemerhati Kebijakan Publik, Satria Darmawan, menilai iklim birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah semakin tidak sehat akibat tekanan kerja dan pola komunikasi pimpinan yang dinilai berlebihan.
Satria menyampaikan penilaian tersebut pada Rabu (19/8/2026). Menurut dia, tekanan yang dirasakan aparatur disebut telah berdampak terhadap sejumlah pejabat yang memilih mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
“Sudah banyak pejabat di berbagai tingkatan yang memilih mundur karena merasa tidak dapat bekerja dengan tenang dan mengembangkan kinerja secara maksimal,” ujar Satria.
Satria menilai persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan personal antara pimpinan dan pejabat. Jika benar terjadi secara berulang, kata dia, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan tata kelola pemerintahan yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain kondisi birokrasi, Satria menyoroti gaya komunikasi Bupati Haili Yoga ketika menyampaikan teguran atau kritik kepada pihak lain di ruang publik.
Satria menilai penggunaan kata-kata keras dan ucapan yang dianggap merendahkan pihak tertentu tidak sejalan dengan posisi kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam komunikasi publik.
“Pemimpin boleh tegas, tetapi ketegasan tidak harus disampaikan dengan cara yang merendahkan. Ada etika, ada norma kepantasan yang harus dijaga,” kata Satria.
Menurutnya, cara seorang kepala daerah berkomunikasi memiliki dampak luas terhadap citra pemerintahan. Pernyataan yang disampaikan di depan publik tidak hanya didengar oleh aparatur, tetapi juga masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Karena itu, Satria meminta pola komunikasi dan hubungan kerja di lingkungan Pemkab Aceh Tengah menjadi bahan evaluasi,”ujar satria.
Satria selaku Pemerhati Kebijakan Publik juga mengingatkan, bahwa birokrasi membutuhkan kepemimpinan yang tegas sekaligus mampu menciptakan ruang kerja yang profesional. Aparatur, menurut dia, harus dapat menjalankan tugas berdasarkan aturan dan tanggung jawab, bukan karena tekanan atau rasa takut.
“Kalau aparatur sudah bekerja dalam suasana tidak nyaman, yang dikhawatirkan bukan hanya pejabatnya. Dampaknya bisa sampai kepada pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Satria sebagai Pemerhati Kebijakan Publik berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik internal yang berkepanjangan. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan evaluasi secara terbuka dan memastikan seluruh kebijakan kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.”kata satria.
Sorotan ini akhirnya menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan Aceh Tengah, apakah kritik terhadap gaya kepemimpinan akan berujung pada evaluasi, atau justru dibiarkan menjadi persoalan yang terus menggerus kepercayaan aparatur dan masyarakat.(*)
