Pidie|1Kabar.com
Sigli_32 peneliti dari enam negara Asia Pasifik melakukan penelitian terkait resolusi konflik bersenjata Aceh di Kabupaten Pidie.
Hal itu terungkap saat pertemuan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., bersama 32 Akademisi dan mahasiswa Program Georgetown Asia Pacific Peace Academy (GAPPA) dari Georgetown University’s School of Foreign Service Asia Pacific (GSAP) Jakarta, yang difasilitasi oleh International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), di ruang kerja Bupati Pidie, Rabu (23/09/2026).
Rektor GSAP, Yukhi John Tajima, mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan bagian dari studi lapangan ke daerah pasca-konflik _(post-conflict field visit)_ untuk mempelajari resolusi konflik, tata kelola pemerintahan, dan perdamaian.
“Bagi kami, bapak H. Sarjani menjadi sosok penting untuk menggali informasi terkait faktor keberhasilan perdamaian konflik bersenjata di Aceh,” ujar Yukhi.
Ia menjelaskan, 32 peneliti tersebut berasal dari negara yang saat ini masih berkonflik, yakni Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Filipina, dan Jepang.
“Kami menganggap resolusi konflik Aceh menjadi salah satu penyelesaian konflik bersenjata yang berhasil di dunia,” ujar Yukhi yang juga menjadi salah satu saksi dalam proses damai Aceh tahun 2005 lalu.
Menurutnya, pertemuan dengan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah menjadi sangat penting dalam penelitian para mahasiswa tersebut untuk mengungkap sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh.
Sementara itu, Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah mengucapkan terima kasih atas kunjungan para peneliti di kabupaten penghasil melinjo tersebut.
“Berbicara keberhasilan perdamaian konflik Aceh, berarti membahas komitmen tinggi masyarakat Aceh dalam menjaga MoU Helsinki,” ungkap H. Sarjani.
H. Sarjani juga menjelaskan sejarah panjang dirinya yang terlibat langsung dan menjadi tokoh sentral dalam memimpin pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pidie dan Pidie Jaya. Ia juga mengakui pernah mendapatkan latihan khusus di Libya.
Disampaikannya bahwa kesepakatan MoU Helsinki merupakan landasan awal perdamaian Aceh, dan dari kesepakatan tersebut juga disepakati UUPA sebagai transisi pemerintahan Aceh pasca damai. Namun, setelah 21 tahun perdamaian, masih banyak yang belum terjawab sebagai resolusi konflik.
“Saat ini, Pemerintah Aceh dan Pusat sedang meramu kembali terkait revisi UUPA sebagai langkah panjang mengawal perdamaian Aceh,” jelasnya.
Diakhir pertemuan H. Sarjani Abdullah berharap, perdamaian Aceh menjadi contoh resolusi konflik bagi seluruh negara di dunia. Ia juga berpesan kepada mahasiswa, berbicara tentang Aceh juga berbicara tentang komitmen.
Pada pertemuan ini, Bupati H. Sarjani Abdullah didampingi oleh Asisten I, Dr. Drs. H. Nadhar Putra, M.Si., Asisten III, Jufrizal, S.Sos., M.Si., Kadis Perdagkop UKM, Cut Afrianidar, S.H., M.Si., C.P.M.P., Kaban Kesbangpol, H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si., Kabag Prokopim, Muhammad Irfan Islami, S.IP., M.M., serta Jubir Bupati, Andi Firdhaus, S H., C.P.M.
