Pidie|1Kabar.com
Sigli_Pemerintah Kabupaten Pidie terus memperkuat koordinasi dan monitoring guna mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Kabupaten Pidie. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta Peninjauan Lapangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pidie yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Rabu (30/9/2026).
Rapat dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie sekaligus Plt. Kepala Pelaksana BPBD Pidie, Apriadi S.Sos., dan dihadiri Hotman Sahat Gayus, perwakilan Tim Satuan Tugas PRR Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh, serta sejumlah SKPK terkait di lingkungan Pemkab Pidie.
Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan penanganan pascabencana pada sejumlah sektor, meliputi infrastruktur, pertanian, perumahan, dan perikanan. Pembahasan mencakup realisasi kegiatan konstruksi, rehabilitasi sawah dan tambak serta benih, bantuan stimulan dari Kementerian Sosial, dan pembangunan hunian tetap.
Hotman Sahat Gayus menyampaikan bahwa Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga teknis terkait terus melakukan monitoring dan pengecekan lapangan untuk memastikan perkembangan penanganan pascabencana. Ia berharap gugus tugas di daerah memperkuat koordinasi dengan gugus tugas pusat dan provinsi, termasuk dalam pengisian instrumen Monev, sehingga data yang terkumpul dapat menjadi dasar analisis dan pemetaan kebutuhan secara akurat. “Kami hadir langsung untuk mencermati sektor-sektor terdampak dan memastikan kondisi serta kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Hotman.
Selain sektor pertanian dan perumahan, monitoring dan evaluasi juga mencakup kondisi infrastruktur, fasilitas pendidikan, serta dampak bencana terhadap lahan pertanian di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui evaluasi administrasi dan data, tetapi juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah kecamatan terdampak guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie, Apriadi, menyampaikan bahwa penanganan pascabencana di Kabupaten Pidie saat ini telah memasuki tahap transisi kedua yang berlangsung hingga 31 Desember 2026. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, Pemkab Pidie terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan dan pemulihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Apriadi menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pihak terkait agar program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran. “Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Pemkab Pidie juga mendorong pengisian instrumen Monev secara terperinci, meliputi titik lokasi, status dan kondisi lahan, serta klasifikasi dampak bencana. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan analisis kebutuhan dan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dalam mempercepat pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Pidie.
