1kabar.com — Deli Serdang | Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan menegaskan, seluruh Jajaran Pemerintah, mulai dari Kecamatan hingga Desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan, dan mudah (CTM).
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kecamatan Pantai Labu di Aula Kantor Pemerintah Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (16/09/2026).
Dalam arahannya, Bupati mengatakan, kehadiran dalam rapat koordinasi ini tersebut bertujuan menyampaikan mempercepat penanganan kemiskinan serta memastikan berbagai program pemerintah pusat benar-benar dirasakan masyarakat Kecamatan Pantai Labu.
“Kecamatan Pantai Labu ini masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Deli Serdang. Saya hadir disini untuk melihat apa yang harus kita kerjakan, baik program dari Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten kepada Jajaran di tingkat Kecamatan dan Desa supaya masyarakat disini bisa keluar dari kemiskinan,” kata Bupati.
Selain itu, rapat koordinasi ini tersebut menjadi sarana untuk menyerap aspirasi serta mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pelayanan publik di Kecamatan Pantai Labu.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dibarengi kesempatan kerja dan pendidikan. Bupati menegaskan pendidikan SD hingga SMP telah digratiskan dan tidak boleh ada pungutan kepada siswa.
Dalam rapat koordinasi ini tersebut yang turut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, Jajaran Perangkat Daerah hingga Kepala Desa, Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan menyerap aspirasi terkait pelayanan administrasi kependudukan, transportasi sekolah, ambulans desa, penerangan jalan, drainase, serta penanganan warga masyarakat di kawasan DAS.
Sejumlah program pemerintah juga disosialisasikan, antara lain PAS PULA, PAS JEMPOL, SIAP SEHAT, layanan pendidikan gratis, serta dukungan transportasi dan layanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyiapkan penataan kawasan Desa Paluh Sibaji, termasuk rencana hunian bagi 30 nelayan, serta normalisasi sungai.
Bupati meminta Pemerintah Desa ikut menjaga fasilitas yang dibangun Pemerintah dan memastikan pelayanan berjalan baik.
“Bekerjalah diatas aturan. Kalau tidak beres, saya tidak akan segan mengambil tindakan tegas,” tegas Bupati.
Bupati berharap rapat koordinasi ini tersebut terus menjadi ruang evaluasi dan tindak lanjut bersama agar berbagai persoalan masyarakat dapat segera diselesaikan.(1kbr/ds/inn/ac/nain40)
