MEDAN | 1kabar.com — Penasihat Hukum Terdakwa Rivolino, Dr. Hepy Laia, mempertanyakan kecermatan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka dalam menghitung potensi kerugian Negara pada perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pandu dan Tunda Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan.
Ia menilai audit yang dilakukan belum sepenuhnya mencocokkan data penyidik dengan bukti pembayaran yang dimiliki PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Menurutnya, sejumlah Kapal yang masuk dalam data perkara sebenarnya telah melakukan pembayaran.
Hal itu disampaikan Hepy, setelah mendengarkan keterangan 5 saksi dalam Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, pada Senin (09/11/2026) sore.
Lima saksi tersebut terdiri dari dua auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, serta tiga saksi lainnya, yakni Masninda dari Pelindo, Siswati dan Ade dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Hepy mengatakan, berdasarkan keterangan dua auditor, data yang digunakan dalam pemeriksaan berasal dari penyidik.
Namun, menurut dia, auditor belum memperoleh dan memeriksa seluruh bukti pembayaran dari Pelindo secara utuh.
“Dalam melakukan audit, seharusnya seluruh data, baik yang diperoleh penyidik maupun bukti pembayaran dari Pelindo, dicocokkan secara lengkap,” ujarnya, pada Senin (09/11/2026).
Ia menilai, konfirmasi langsung terhadap data pembayaran kapal menjadi hal penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan kewajiban PNBP.
Sebab, pihaknya mengaku telah mencocokkan sejumlah data kapal dengan bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo.
Menurut Hepy, pencocokan tersebut menunjukkan kapal-kapal yang dipersoalkan dalam perkara telah melakukan pembayaran, baik berdasarkan nota maupun data yang tercantum dalam dakwaan.
•Minta Data Ratusan Kapal Direkap.
Dalam persidangan tersebut, saksi Masninda dari Pelindo juga diminta merekap seluruh data kapal yang telah melakukan pembayaran. Rekapitulasi itu nantinya akan digunakan untuk mencocokkan satu per satu kapal yang masuk dalam perkara.
Hepy menyebut, jumlah data kapal yang perlu dibuktikan pembayarannya mencapai sekitar 670 kapal. Ia mencontohkan, data kapal yang dikaitkan dengan terdakwa Rivolino harus dilengkapi bukti pembayaran secara terperinci.
“Kami menunggu pembuktian pada sidang Senin depan. Kami optimistis bukti-bukti pembayaran dari Pelindo dapat menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut sudah membayar,” katanya.
Dia juga menanggapi keterangan mengenai 5 Kapal yang disebut belum membayar. Menurutnya, lima kapal tersebut berkaitan dengan jasa labuh. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya dalam persidangan, pembayaran atas kapal-kapal itu telah dilakukan setelah proses penyelidikan.
Ia pun menilai perlu ada pemeriksaan lebih cermat terhadap batas wilayah wajib pandu dan jenis layanan yang dikenakan kepada masing-masing Kapal.
“Perbedaan wilayah dan jenis layanan tersebut harus diperhitungkan dalam menilai ada atau tidaknya kewajiban pembayaran,” pungkasnya.
Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan menghadirkan kembali saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).(aw40)
