MEDAN 1kabar.com
Wakil Ketua II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Burhanuddin Sitepu, S.H, menyebut kondisi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini masuk kategori stagnan, Senin (31/08/2026).
Sepanjang 5 tahun masa kepemimpinan Lokot Nasution disebutnya nyaris tidak ada satu pun kegiatan partai yang bisa dirasakan oleh pengurus dan kader.
“Dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai ada digariskan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bersifat bulanan, triwulan dan semester. Bahkan ada rapat akhir tahun sebagai evaluasi program. Ini tidak ada dilakukan oleh Lokot Nasution selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” tegas Burhanuddin Sitepu kepada wartawan di Medan, Senin (31/08/2026).
Kevakuman roda organisasi berdampak dengan tidak adanya soliditas sesama pengurus dan kader. Bahkan sejumlah pengurus malah minggat ke partai lain.
Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang gemuk mencapai 300 orang hanya menjadi catatan diatas kertas semata karena tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara. Akibatnya sepanjang 5 tahun periode ini sesama pengurus tidak saling kenal dan tidak berkomunikasi.
“Hengkangnya sejumlah pengurus ke partai lain tidak pernah dievaluasi. Dari 300 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu kalau saat ini mau dikumpulkan untuk hadir 20 orang saja sulit. Saya berani mengatakan hal ini karena sepanjang 5 tahun Lokot Nasution memimpin tidak ada kerja nyatanya untuk partai,” kata Burhanuddin Sitepu.
Secara pribadi ia mengaku sejak awal ketika Lokot Nasution dipercaya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), firasatnya mengatakan akan ada hal yang tidak baik terjadi.
Dan kemudian hal itu terlihat dengan disebut-sebutnya nama Lokot Nasution dalam pemeriksaan serta di persidangan kasus proyek kereta api di Kementerian Hubungan (Kemenhub).
Kondisi itulah menurutnya menjadi faktor kevakuman roda organisasi partai karena ada dugaan kasus hukum yang menyandera.
Burhanuddin Sitepu yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Medan Periode 2017-2022 mengaku sangat sedih dengan kondisi partai yang sangat ia sayangi. Dia mengaku memiliki hutang budi kepada partainya karena menyadari harkat kehidupannya terangkat di mata masyarakat saat menjadi Anggota DPRD selama 15 tahun.
“Ada beban tanggung jawab pribadi kepada partai yang belum bisa saya tuntaskan. Saya berharap dengan momentum Musyawarah Daerah (Musda) kali ini akan terpilih figur ketua dan pengurus yang memikirkan masa depan partai. Bukan memikirkan kepentingan ketua dan kelompoknya saja. Dan saya akan sekuat daya ikut mewujudkan program membesarkan Demokrat di Sumatera Utara secara khusus Kota Medan,” tegasnya.
Untuk itu ia berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa segera menggelar musda serta berharap lahir kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota yang betul-betul memiliki kecintaan maupun militansi kepada partai.(1kbr/sp)
