OPINI | 1kabar.com
Pada hari Senin tanggal (15/06/2026) lalu, sejumlah Kabupaten/Kota hingga Provinsi di Indonesia kembali dipenuhi aksi unjuk rasa. Gelombangnya tidak hanya terasa di Jakarta Pusat tapi juga muncul di Yogyakarta, Sumut, Bandung, Semarang, Makassar, Surabaya, Bandar Lampung, Balikpapan, Malang, dan beberapa daerah lainnya.
Isunya pun banyak. Mahasiswa dan Masyarakat membawa keresahan yang hampir sama. Di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sorotan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pelemahan Rupiah, Penolakan Revisi Undang-Undang Polri, Penolakan militerisme di Ruang Sipil, hingga Persoalan Pendidikan, dan Ekonomi Rakyat.
Artinya, ini bukan sekadar aksi demonstrasi ramai-ramai. Ini tanda bahwa banyak orang sedang merasa ada yang tidak beres. Saat banyak Kabupaten/Kota hingga Provinsi di Indonesia bergerak dengan isu yang mirip, biasanya masalahnya bukan cuma soal satu daerah hingga wilayah. Ada rasa gelisah yang menyebar, dan jalanan menjadi tempat suara itu akhirnya keluar.
Di Jakarta Pusat, Mahasiswa Universitas Bung Karno membawa sejumlah tuntutannya. Mereka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dievaluasi, Revisi Undang-Undang Polri ditinjau ulang, praktik Militerisme dihentikan, Rupiah distabilkan, hak Pendidikan dipenuhi, serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikaji kembali.
Tuntutan semacam ini sebenarnya tidak sulit dipahami. Mereka tidak sedang meminta hal yang aneh-aneh. Mereka hanya mengingatkan agar kebijakan besar tidak berjalan seperti proyek yang penting diluncurkan dulu, urusan dampaknya dipikirkan belakangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya. Dari namanya saja sudah terdengar baik. Siapa yang tidak ingin anak-anak mendapat makanan bergizi? Masalahnya, kebijakan publik tidak cukup hanya bermodal nama yang indah dan niat yang mulia. Program besar tetap perlu pengawasan, data yang jelas, pelaksanaan yang rapi, dan anggaran yang terbuka.
Di Negeri ini, terlalu banyak program lahir dengan narasi manis. Awalnya untuk rakyat, lalu lama-lama masyarakat mulai bertanya. Manfaatnya benar-benar sampai ke bawah atau hanya ramai diacara peresmian? Beginilah hebatnya rakyat Indonesia. Sudah bayar pajak, masih harus ikut kursus sabar setiap kali program pemerintah diuji di lapangan.
Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik/masyarakat karena skalanya besar. Program ini menyangkut dapur, distribusi makanan, standar gizi, keamanan pangan, tenaga kerja, anggaran, dan pengawasan. Satu bagian bermasalah, dampaknya bisa panjang. Karena itu, permintaan evaluasi bukan berarti menolak anak-anak makan bergizi. Justru evaluasi diperlukan agar program itu tidak berubah menjadi proyek kotak makan yang bagus di kamera, tapi lemah di pelaksanaan.
Hal serupa juga berlaku pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Secara gagasan, Koperasi Desa (KD) bisa menjadi jalan untuk menguatkan ekonomi rakyat. Desa memang butuh akses modal, pasar, dan sistem usaha yang lebih adil. Namun program desa tidak boleh berhenti dipapan nama, seremoni, dan foto bersama.
Desa tidak butuh tambahan acara yang terlihat meriah diawal, lalu senyap setelah pejabat pulang. Desa butuh sistem yang benar-benar membantu petani, pedagang kecil, nelayan, dan warga biasa. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi nama baru untuk masalah lama.
Di Yogyakarta, Mahasiswa UII dan UGM juga turun membawa keresahan serupa. Mereka menyoroti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Pokok, Rupiah, Reformasi Polri, dan Ruang Sipil. Yogyakarta kembali menunjukkan wajahnya sebagai kota pelajar yang tidak hanya hidup dari kos-kosan, angkringan, dan seminar kampus, tapi juga dari keberanian bersuara.
Di Sumatera Utara, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Isu yang dibawa tidak jauh berbeda. BBM, Ekonomi Nasional, Revisi UU Polri, Evaluasi MBG, Anggaran Pendidikan, Lingkungan, dan Agraria.
Dari Sumatera Utara sampai Yogyakarta, dari Jakarta Pusat sampai Bandung, polanya sama. Yang dibicarakan bukan hanya perut hari ini, tapi juga arah Negara ke depan. Kenaikan harga, biaya hidup, kebijakan aparat, ruang demokrasi, dan program pemerintah akhirnya bertemu dalam satu panggung besar bernama keresahan publik.
Di Bandung, aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kantor Bank Indonesia Jawa Barat. Mahasiswa menyoroti Evaluasi MBG, Penolakan Revisi UU Polri, kenaikan BBM, Pelemahan Rupiah, dan Penolakan Militerisasi Ruang Publik.
Isu rupiah menjadi penting karena dampaknya memang tidak selalu langsung terasa seperti harga cabai yang naik di pasar. Tapi saat rupiah melemah, biaya impor bisa naik, bahan baku ikut mahal, ongkos produksi bertambah, lalu ujung-ujungnya rakyat lagi yang merasakan. Tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk tahu bahwa uang seratus ribu sekarang terasa cepat sekali menghilang.
Kadang rakyat hanya masuk minimarket sebentar, lalu keluar dengan perasaan seperti baru mengikuti simulasi hidup hemat tingkat nasional. Barang yang dulu terasa biasa, pelan-pelan menjadi pertimbangan. Beli ini atau tahan dulu. Isi bensin penuh atau secukupnya. Masak sendiri atau menyesuaikan lauk. Itulah ekonomi versi rakyat, bukan versi slide presentasi.
Kenaikan harga BBM ikut mempertebal keresahan. Pertamax naik dari Rp. 12.300 menjadi Rp. 16.250 per liter. Pemerintah mungkin bisa menjelaskan bahwa Pertamax bukan BBM Subsidi. Secara teknis, penjelasan itu punya dasar. Tapi di lapangan, rakyat tidak hidup di dalam catatan kebijakan. Rakyat hidup dijalan, pasar, warung, bengkel, kampus, dan tempat kerja.
Saat harga BBM naik, ongkos bergerak ikut naik. Pedagang memikirkan biaya kirim. Pekerja memikirkan ongkos harian. Orang tua memikirkan biaya antar anak sekolah. Pengemudi memikirkan pendapatan yang tergerus. Dari satu liter bensin, efeknya bisa menjalar ke banyak sisi kehidupan.
Di Semarang, Aliansi BEM Semarang Raya mengangkat isu harga BBM, Rupiah, Fungsi TNI-Polri, Evaluasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, Tanah Rakyat, serta dugaan praktik KKN. Aksi unjuk rasa ini membawa semangat Reformasi Baru, seolah mengingatkan bahwa pekerjaan rumah lama belum sepenuhnya selesai.
Reformasi dulu diharapkan membuat kekuasaan lebih terbuka, aparat lebih terkontrol, dan rakyat lebih didengar. Bertahun-tahun kemudian, mahasiswa masih harus turun ke jalan untuk mengingatkan hal-hal dasar. Harga jangan mencekik. Pendidikan harus dijaga. Aparat jangan terlalu jauh masuk ke ruang sipil. Program publik harus diawasi. Anggaran jangan dibuat gelap. Luar biasa, daftar tuntutannya terdengar seperti pekerjaan rumah yang seharusnya sudah dikerjakan sejak lama.
Di Makassar dan Malang, Mahasiswa juga menyoroti MBG dan kebijakan Pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Ini semakin memperlihatkan bahwa gelombang aksi 15 Juni bukan kejadian kecil yang bisa dianggap angin lewat. Banyak kota membawa pesan yang sama. Rakyat mulai lelah dengan kebijakan yang terasa datang dari atas, tapi dampaknya ditanggung di bawah.
Masalah utamanya bukan rakyat anti program pemerintah. Rakyat tidak anti makanan bergizi. Rakyat tidak anti koperasi. Rakyat tidak anti pembangunan. Yang ditolak adalah kebijakan yang terasa terburu-buru, kurang transparan, sulit diawasi, dan terlalu sering meminta rakyat percaya tanpa memberi penjelasan yang cukup.
Di sinilah getirnya terasa. Saat harga naik, rakyat diminta memahami kondisi global. Saat rupiah melemah, rakyat diminta tetap tenang. Saat program besar dikritik, rakyat diminta mendukung. Saat mahasiswa turun ke jalan, publik diminta tidak terganggu. Lama-lama rakyat ini seperti pegawai magang di negara sendiri. Banyak menanggung beban, sedikit diajak bicara.
Padahal kritik bukan musuh Negara. Kritik adalah tanda masih ada yang peduli. Program yang baik semestinya tidak takut dievaluasi. Anggaran yang bersih semestinya tidak takut diawasi. Kebijakan yang benar-benar untuk rakyat semestinya tidak alergi pada pertanyaan rakyat.
Demonstrasi memang bisa membuat jalan macet. Tapi menilai aksi hanya dari macetnya jalan adalah cara paling malas untuk membaca keadaan. Macet sehari memang menyebalkan. Namun kebijakan yang membebani hidup bertahun-tahun jauh lebih melelahkan.
Aksi demonstrasi jalanan adalah alarm. Dan alarm memang tidak pernah berbunyi merdu. Ia berbunyi karena ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Pemerintah boleh merasa terganggu oleh suara itu, tapi jauh lebih berbahaya saat rakyat sudah tidak mau bersuara sama sekali.
Karena saat rakyat masih protes, masih ada harapan agar negara memperbaiki diri. Yang mengkhawatirkan justru saat rakyat memilih diam karena merasa percuma. Diam semacam itu bukan tanda semua baik-baik saja. Bisa saja itu tanda kepercayaan sedang habis pelan-pelan.
Gelombang demonstrasi diberbagai Kota/Kabupaten hingga Provinsi di Indonesia pada hari Senin tanggal (15/06/2026) lalu akhirnya memperlihatkan satu hal. Keresahan rakyat tidak bisa ditutup dengan narasi indah. Program besar perlu bukti. Kebijakan ekonomi perlu rasa adil. Aparat perlu batas. Pendidikan perlu perhatian. Dan rakyat perlu didengar, bukan hanya diminta sabar.
Maka, dari pada sibuk mengeluhkan Mahasiswa turun ke jalan, lebih baik bertanya mengapa begitu banyak Kota/Kabupaten hingga Provinsi di Indonesia akhirnya bersuara bersama. Sebab tidak ada asap tanpa api. Dan di negeri ini, rakyat sudah terlalu sering diminta memadamkan api yang bukan mereka nyalakan.(1kbr/inn0101/pctr-40)
(Sumber : Pecah Telur)
Disclaimer : Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.
