MEDAN | 1kabar.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara telah memprogramkan mitigasi bencana pada Tahun 2026.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta Pemerintah Daerah memprogramkan mitigasi bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, Manutur Parulian Naibaho, mengatakan hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Manutur Parulian Naibaho mengatakan, mitigasi terbagi menjadi dua macam yaitu struktural dan non-struktural.
“Struktural itu adalah pembuatan dokumen, dokumen kita adalah kajian-kajian bencana, selanjutnya kalau non-struktural lebih cenderung ke fisik, kegiatan Perkim dan PU,” ujar Manutur Parulian Naibaho, pada Jumat (04/09/2026).
Meski tetap menyisir seluruh daerah, namun Manutur Parulian Naibaho mengatakan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sumatera Utara akan fokus terhadap enam daerah pada tahun ini.
Salah satu mitigasi yang dilakukan yakni Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
“Termasuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) juga kita pada tahun ini ada enam Kabupaten yang kita bina dan edukasi pada masyarakat, tentang jenis bencana yang ada di daerah itu,” katanya.
Enam daerah yang menjadi sasaran mitigasi yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Tanjungbalai, Kabupaten Samosir, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dan Kabupaten Toba. Dari enam daerah tersebut, kegiatan mitigasi telah dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Tanjungbalai.
“Jadi kita latih dan ajarkan mereka membuat jalur evakuasi, tujuannya untuk mendidik masyarakat agar mampu mengevakuasi mandiri. Kita kenalkan bencana dan menyiapkan diri ke lokasi mana mereka akan dievakuasi,” ungkap Naibaho.
Kemudian dikatakannya, kegiatan mitigasi yang dilakukan meliputi pemetaan wilayah dengan membuat peta kawasan rawan bencana, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi berdasarkan kondisi geografis.
“Lalu ada penguatan kapasitas, kita ada ‘Kencana’ yaitu Kecamatan Tangguh Bencana di Kabupaten dan Kota. Sejauh ini masih dua yang kita bentuk, yaitu di Tanjungbalai dan Sibolangit rencana, Sibolangit kita lagi proses,” tuturnya.
Selain Kencana, Naibaho mengatakan pihaknya telah menjalankan program Desa Tangguh Bencana alias Destana.
Meski tidak menyebutkan secara spesifik, namun Ia mengakui anggaran yang ada untuk program mitigasi tidak besar.
“Kemudian ada pengelolaan mitigasi, namanya Destana atau Desa Tangguh Bencana untuk kegiatan ini. Kalau masalah angka (anggaran mitigasi bencana) ya pas-pasan lah, kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan tantangan daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
“Salah satu langkah menghadapinya adalah dengan menjadikan mitigasi bencana sebagai program Pemerintah Daerah,” pungkasnya.(1kbr/mdn/inn0101/yl40)
