1Kabar.com – – Dalam kehidupan demokrasi, demonstrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika pemerintahan. Aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, bahkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, di tengah riuhnya berbagai tuntutan dan kritik yang diarahkan kepada pemerintah daerah, ada satu kalimat sederhana dari Walikota Langsa yang justru berhasil menarik perhatian publik.
“Didemo atau tidak didemo, saya tetap bekerja.”
Kalimat tersebut mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang. Tidak panjang, tidak bombastis, dan tidak pula disampaikan dengan retorika politik yang berlebihan. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat pesan tersebut terasa kuat dan menyentuh nalar masyarakat.
Di tengah situasi di mana banyak pejabat publik memilih defensif saat menghadapi kritik, pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang berbeda. Kalimat itu memberikan pesan bahwa tugas seorang pemimpin bukanlah mencari popularitas atau menghindari kritik, melainkan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.
Publik tentu memiliki hak untuk mengkritik. Bahkan kritik yang keras sekalipun merupakan vitamin bagi demokrasi. Namun masyarakat juga ingin melihat bagaimana seorang pemimpin merespons kritik tersebut. Apakah ia marah, tersinggung, mencari kambing hitam, atau justru menjadikan kritik sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik.
Pernyataan Jeffry Sentana S Putra, SE Walikota Langsa tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa fokus utama yang ingin ditunjukkan adalah kerja nyata. Sebab pada akhirnya masyarakat tidak akan terus-menerus memperdebatkan demonstrasi, melainkan akan menilai hasil yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Realitas politik menunjukkan bahwa hampir semua kepala daerah pernah menghadapi aksi protes. Tidak ada pemimpin yang dapat memuaskan seluruh kelompok masyarakat. Selalu ada pihak yang mendukung dan selalu ada pihak yang mengkritik. Bahkan pemimpin terbaik sekalipun tidak pernah luput dari sorotan publik. Karena itu, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah bukanlah seberapa sedikit ia didemo, melainkan seberapa besar keberaniannya tetap bekerja ketika tekanan politik datang silih berganti.
Masyarakat Langsa saat ini sedang menunggu berbagai perubahan dan percepatan pembangunan. Mereka ingin melihat persoalan ekonomi, lapangan kerja, pelayanan publik, kebersihan kota, penataan pasar, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Harapan-harapan tersebut tentu tidak dapat diwujudkan hanya dengan pidato atau pencitraan.
Di sinilah kalimat “didemo atau tidak didemo, saya tetap bekerja” memperoleh makna yang lebih dalam. Kalimat tersebut sejatinya merupakan janji moral yang harus dibuktikan melalui kinerja. Sebab simpati publik tidak akan bertahan lama apabila tidak diikuti dengan hasil nyata.
Justru karena publik mulai memberikan simpati, maka ekspektasi terhadap Walikota Langsa semakin tinggi. Setiap kebijakan akan terus diawasi. Setiap program akan terus dinilai. Setiap janji akan terus diingat.
Demonstrasi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, demonstrasi harus dilihat sebagai alarm sosial yang menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian. Pemimpin yang matang tidak akan sibuk menghitung jumlah massa yang turun ke jalan, tetapi akan fokus mencari solusi terhadap substansi persoalan yang disampaikan.
Publik juga perlu bersikap objektif. Jika ada kebijakan yang baik, maka patut diapresiasi. Jika ada kekurangan, maka harus dikritik secara konstruktif.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya berisi pujian atau hanya berisi kecaman, melainkan keseimbangan antara kontrol dan dukungan.
Hari ini, satu kalimat sederhana dari Walikota Langsa telah berhasil membangun persepsi positif di tengah masyarakat. Namun perjalanan kepemimpinan masih panjang. Simpati publik memang penting, tetapi kepercayaan publik jauh lebih penting.
Dan kepercayaan itu hanya bisa diraih melalui kerja nyata yang konsisten.
Karena pada akhirnya sejarah tidak akan mencatat berapa kali seorang walikota didemo. Sejarah akan mencatat apa yang telah ia kerjakan untuk rakyatnya.
Jika benar prinsip yang dipegang adalah “didemo atau tidak didemo tetap bekerja”, maka masyarakat Langsa tentu berharap kalimat tersebut bukan sekadar slogan sesaat, melainkan menjadi komitmen yang diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan nyata demi kemajuan Kota Langsa.
Penulis adalah Pengamat Sosial, Politik dan Pemerintahan serta Ketua Persatuan Wartawan Kota Langsa (PERWAL).
