Deli Serdang | 1kabar.com
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, pada Jumat (14/08/2026).
Disaksikan melalui Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, penyampaian diawali Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Puan mengatakan, pembukaan masa persidangan menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024–2029. Ia menyebut, masyarakat berharap hasil pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan makin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang makin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Puan Maharani.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengapresiasi Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen pengelolaan keuangan negara, tetapi instrumen strategis untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat perjuangan kita. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” kata Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan arah kebijakan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027 yang berfokus pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur dan perumahan; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Belanja negara pada 2027 direncanakan mencapai Rp. 4.097,2 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp. 3.426 triliun dan defisit anggaran 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362–0,367.
Presiden juga menekankan efisiensi belanja negara melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini diperkirakan dapat menghasilkan penghematan hingga Rp. 360 triliun dari total belanja pengadaan pemerintah sekitar Rp. 1.200 triliun.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden memaparkan sepuluh langkah besar transformasi Indonesia, di antaranya renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit daerah, penyelesaian renovasi sekolah, pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, optimalisasi aset BUMN, percepatan pembangunan energi surya 100 gigawatt, pembentukan Indonesia Financial Center, pembiayaan proyek strategis melalui Danantara Development Management Fund, percepatan elektrifikasi kendaraan rakyat, serta rencana kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta istimewa Indonesia.
Presiden menegaskan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat,” tegasnya.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny. Asniar Lom Lom Suwondo, Jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta unsur lainnya.(1kbr/ds/ac/inn0101/nain-40)
