Pidie|1kabar.com
Sigli— Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh, masih menyisakan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Sebanyak 14 desa dan 12 sekolah di wilayah tersebut disebut belum mendapatkan layanan MBG. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pemerataan pelaksanaan program nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Masyarakat berharap terdapat penjelasan yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan, cakupan penerima, serta waktu dimulainya distribusi MBG di wilayah yang hingga kini belum terlayani.
Berdasarkan data tahun 2026 yang tercantum dalam pendataan wilayah Kembang Tanjong, terdapat sedikitnya 60 ibu hamil, 125 ibu menyusui dan 570 balita dari desa-desa yang masuk dalam data tersebut.
Data tersebut menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian terhadap pemenuhan gizi, khususnya ibu dan anak.
Masyarakat berharap keberadaan data sasaran dapat diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Pendataan dinilai perlu menjadi dasar untuk memastikan program benar-benar menjangkau kelompok yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Pertanyaan yang berkembang di masyarakat pun sederhana: kapan distribusi MBG akan mulai menjangkau desa-desa tersebut?
Selain kelompok masyarakat di desa, sebanyak 12 sekolah di Kecamatan Kembang Tanjong juga disebut belum menerima distribusi MBG.Para siswa dan guru menunggu kejelasan mengenai pelaksanaan program tersebut di sekolah masing-masing.
Bagi pihak sekolah, kepastian jadwal dan mekanisme distribusi menjadi penting agar informasi yang disampaikan kepada siswa maupun orang tua tidak menimbulkan kebingungan.
Sejumlah kepala sekolah juga disebut telah mempertanyakan perkembangan program tersebut kepada pihak pengelola dapur MBG di wilayah Kembang Tanjong.
Namun, hingga kini masyarakat masih menunggu informasi yang lebih pasti mengenai kapan program tersebut mulai dilaksanakan secara penuh di wilayah mereka.
Perhatian terhadap persoalan ini juga datang dari kader Posyandu yang selama ini berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama keluarga yang memiliki balita serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Kader Posyandu berada di tingkat desa dan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi serta pendampingan terkait kesehatan dan gizi masyarakat.
Karena itu, mereka juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai sasaran, mekanisme dan jadwal pelaksanaan MBG agar dapat menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat.
Masyarakat pada dasarnya memahami bahwa pelaksanaan program berskala nasional membutuhkan tahapan dan kesiapan tertentu.
Namun, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, masyarakat berharap pemerintah maupun pihak pelaksana dapat menyampaikannya secara terbuka.
Apakah persoalannya berkaitan dengan kapasitas dapur MBG, distribusi, penetapan sasaran, kesiapan logistik atau faktor lainnya, masyarakat berharap ada penjelasan yang dapat dipahami.
Transparansi tersebut dinilai penting agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi di tingkat masyarakat.
Program MBG merupakan kebijakan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok sasaran lainnya.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah dapur yang telah beroperasi maupun jumlah porsi yang telah disalurkan, tetapi juga oleh kemampuan program menjangkau seluruh wilayah dan kelompok sasaran sesuai ketentuan.
Masyarakat Kembang Tanjong berharap wilayah yang belum mendapatkan layanan tidak terabaikan dalam proses perluasan program.
Mereka tidak meminta perlakuan khusus. Yang diharapkan adalah kepastian, transparansi dan pemerataan.
Hingga kini, pertanyaan masyarakat masih berkisar pada satu hal: kapan MBG mulai menjangkau 14 desa dan 12 sekolah di Kecamatan Kembang Tanjong?
Pemerintah daerah, pihak pelaksana MBG dan pengelola dapur MBG diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut, termasuk jadwal dan tahapan perluasan layanan apabila memang masih dalam proses.
Bagi masyarakat, kepastian informasi sama pentingnya dengan kehadiran program itu sendiri.
Sebab, ketika sebuah program nasional telah ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, setiap wilayah sasaran tentu berharap dapat merasakan manfaatnya secara adil dan merata.
14 desa dan 12 sekolah masih menunggu kepastian. Kini masyarakat berharap penantian tersebut segera mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak terkait.
