1kabar.com | MEDAN — Dua nama mencuat sebagai Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode 2026-2031 menjelang Pelaksanaan Musda (Musyawarah Daerah) yang akan digelar Tahun 2026 ini. Ke-2 nama tersebut sesama Anggota DPR RI, yakni Petahana Lokot Nasution dan Sabam Sinaga, Jumat (11/09/2026).
Kedua calon akan bersaing ketat meraih dukungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Organisasi Sayap Partai Demokrat sebagai pemilik suara yang berhak mengusulkan nama di ajang Musyawarah Daerah (Musda). Musyawarah Daerah (Musda) hanya sebatas menerima dan mengusulkan nama calon untuk diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Dari 33 Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sumatera Utara (Sumut) diperoleh informasi melalui Yusuf Tambunan, Kader Senior Partai Demokrat di Provinsi Sumatera Utara (Sumut )yang diketahui menjadi salah satu Tim Sosialisasi Sabam Sinaga, sudah 18 Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang memberikan dukungan kepada jagoannya.
“Tidak tertutup kemungkinan masih akan ada dukungan tambahan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) lainnya yang akan bergabung. Mudah-mudahan dengan dukungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) lebih dari 1/2 N + 1, Pak Sabam bisa mendapatkan kepercayaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” tegas Yusuf Tambunan kepada wartawan di House of Brew Medan, Jumat (11/09/2026).
Dijelaskan pihaknya juga mendapat dukungan luar biasa dari fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Periode 2021-2026 yang menginginkan perubahan dan kemajuan Partai Demokrat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2029.
Dukungan luas juga diberikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat karena optimis dibawah kepemimpinan Sabam Sinaga Partai Demokrat ini lebih suap menghadapi kompetisi di Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden.
•Herri Zulkarnain : Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2022 Harus Bersih dari Korupsi.
Sementara itu mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode 2018-2022, Herri Zulkarnain berharap Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Organisasi Sayap Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari figur yang bersih dan tidak terindikasi tersangkut kasus hukum korupsi.
Hal ini sangat penting diperhatikan mengingat sejarah masa lalu yang menunjukkan bahwa turunnya kredibilitas dan kepercayaan publik kepada Partai Demokrat adalah akibat adanya Kader serta Elit Partai Demokrat terlibat korupsi.
“Sepuluh tahun kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia sangatlah baik dan luar biasa. Terbukti saat ini banyak yang merindukannya. Tetapi kepercayaan dan kredibilitas Partai Demokrat hancur saat itu karena ada kadernya yang tersangkut korupsi,” tegas Herri Zulkarnain, Jumat (11/09/2026).
Oleh karena itu, Herri Zulkarnain mengingatkan kejadian yang sama tidak boleh terulang. Harus dicegah agar siapa pun kader tidak melakukan korupsi atau tersangkut masalah hukum.
Sebab ungkapnya nanti menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2029 persaingan sangat keras dan bisa saja Partai Demokrat pun diincar kelemahannya untuk menjatuhkan kepercayaan publik. Salah satu pintu masuknya adalah mengincar kader atau apalagi ada ketua partai yang terindikasi korupsi.
“Jadi harapan saya kepada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, BPOKK dan DPP untuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pilihlah yang bersih dari indikasi korupsi. Jangan dipilih figur yang pandai menservis tetapi terindikasi korupsi. Takutnya setelah dilantik kemudian dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kejaksaan. Ini sangat berbahaya bagi masa depan Partai Demokrat khususnya di Sumatera Utara,” ucap Herri Zulkarnain, Jumat (11/09/2026).
Selain itu, Herri Zulkarnain yang kini duduk sebagai fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Deputi Perdagangan Departemen Perekonomian menilai pengelolaan organisasi dan kaderisasi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode saat ini sangat jauh dari yang diharapkan.
Ia merasa sedih dengan kevakuman organisasi bahkan pengurus saling tidak kenal, tidak dilibatkan sehingga tidak ada soliditas sama sekali.
Ia meyakini kondisi tidak baik-baik saja di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang lalu sudah terdeteksi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sehingga Herri Zulkarnain optimis Musyawarah Daerah (Musda) kali ini akan melahirkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang baru.(1kbr/mdn/inn0101/sp40)
