JAKARTA | 1KABAR.COM– Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon dan Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh jajaran wartawan Fast Respon di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Jabodetabek hingga Papua.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor: 201103/Perkumpulan Wartawan/FRN Counter Polri/XI/2026 tertanggal 6 November 2026 di Jakarta.
Dalam surat resminya, Agus Flores menegaskan bahwa seluruh wartawan Fast Respon diminta mengambil peran aktif dalam mendukung program Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Suyudi Ario Seto, S.H., M.H., khususnya dalam mendorong penegakan hukum yang adil, merata, transparan, dan tidak pandang bulu.
Dukungan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam surat himbauan, disebut sebagai “HARGA MATI”
Agus Flores menekankan bahwa dukungan terhadap institusi Polri bukan berarti menutup mata terhadap persoalan di lapangan. Sebaliknya, wartawan Fast Respon diminta tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, melakukan pemantauan, serta menyampaikan informasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan yang disertai bukti valid.
Bahkan, ia secara khusus meminta seluruh jajaran melaporkan kepada Ketua Umum apabila menemukan oknum pejabat Polri di daerah yang diduga bersikap arogan, memberikan keterangan tidak benar kepada masyarakat, atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik.Pantau Sarang Narkoba hingga Dugaan Beking Aktivitas Ilegal
Tidak hanya menyangkut pengawasan terhadap pelayanan kepolisian, Agus Flores juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan peredaran narkotika dan berbagai aktivitas ilegal.
Dalam instruksinya, seluruh wartawan Fast Respon diminta melakukan pemantauan dan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik peredaran narkoba, termasuk menggali informasi mengenai dugaan pihak-pihak yang melindungi atau membekingi aktivitas tersebut.
Selain narkotika, perhatian juga diarahkan pada dugaan praktik solar ilegal, pertambangan ilegal (illegal mining), serta pembalakan liar (illegal logging) yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Instruksi ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap persoalan hukum tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Wilayah kabupaten, kecamatan hingga pelosok desa juga harus mendapatkan perhatian.
Bukti Harus Kuat, Jangan Asal Menuduh Dalam menjalankan instruksi tersebut, wartawan Fast Respon tetap dituntut mengedepankan profesionalisme jurnalistik. Setiap informasi harus diverifikasi, didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Langkah ini penting agar fungsi kontrol pers tetap berjalan sesuai kode etik jurnalistik dan tidak berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang atau institusi.
Surat himbauan tersebut turut ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Suyudi Ario Seto, S.H., M.H., serta Dewan Pembina FRN Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Dengan instruksi tersebut, Agus Flores meminta seluruh jajaran Fast Respon di berbagai daerah melaksanakan arahan organisasi secara serius dan bertanggung jawab.
Pesannya jelas: wartawan Fast Respon diminta hadir di tengah masyarakat, mengawal penegakan hukum, menyuarakan keresahan rakyat, serta mengungkap informasi dugaan kejahatan berdasarkan fakta dan bukti.
Pers harus tetap menjadi mata dan telinga masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
