Jakarta – 1kabar.com Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan melalui putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
Dalam sidang pembacaan putusan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung tidak dikabulkan.
Mahkamah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada tetap harus berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi, yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan tetap menghormati daerah-daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pertimbangannya, MK menilai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap perubahan mekanisme harus tetap berlandaskan konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Putusan tersebut menjadi perhatian publik karena menegaskan bahwa rakyat tetap memiliki hak secara langsung untuk menentukan pemimpin daerahnya. Keputusan ini sekaligus memberikan kepastian hukum terkait sistem penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
Dengan putusan ini, pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke depan tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat, sehingga suara rakyat tetap menjadi penentu utama dalam memilih kepala daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Red: [Syahbudin Padang]
