1kabar.com — MEDAN | Sejumlah massa memperingati Hari Keadilan Ekologis di Kota Medan. Aksi digelar dengan seruan utama “Pulihkan Sumut,” menyorot berbagai persoalan ekologis dan krisis iklim yang tak kunjung entas hingga saat ini disela agenda Car Free Day (CFD) Kota Medan, Minggu (20/09/2026).
Koordinator Aksi, Maulana Gultom, yang juga Staf Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut), menyebut Hari Keadilan Ekologis adalah momentum penting bagi masyarakat Sumut untuk merefleksikan berbagai persoalan ekologis.
“Kita sama-sama tahu kalau bencana ekologis di Sumatera Utara belum beres. Di Tapanuli misalnya, belum semua korban dapat hak pemulihan. Hujan aja sedikit disana, langsung banjir lagi,” ujar Maulana dalam siaran pers, Minggu (20/09/2026).
Negara, kata Maulana, sudah semestinya bertanggung jawab. Kondisi alam dan lingkungan hidup kita sudah mencapai ambang kritis. Penyebabnya yakni pemerintah yang tamak serta kepentingan oligarki dibaliknya.
“Kalau dalam narasi dan beberapa kali pidato pejabat negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini itu katanya sudah pulih dan sudah terpulihkan. Tapi pada nyatanya, fakta di lapangan itu masih sangat banyak masyarakat yang tidakpulih secara psikologis, secara ekonomi, secara mata pencarian,” tambah Maulana.
Salah satu simpatisan aksi, Sintya Simorangkir, merasa senang bisa turut terlibat dalam perayaan.
“Hari ini aksi berjalan cukup menarik. Banyak kegiatan seru yang membuat masyarakat ingin tahu tentang isu lingkungan, dan menuliskan aspirasi mereka soal lingkungan di Indonesia,” kata Sintya.
Sintya turut menaruh harap agar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dapat terus menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan bertindak nyata.
“Semoga Indonesia makin pulih dan menjadi negara yang lebih indah ke depannya, sertaWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bisa menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat yang terkena dampak kerusakan alam. Semoga masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga lingkungannya,” imbuhnya.
Perlu diketahui, 20 September 2026 diperingati sebagai Hari Keadilan Ekologis (World Ecological Justice Day).
Peringatan ini dideklarasikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Sumba dan Nusa Tenggara Timur disela agenda Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025, sebagai momentum untuk memperluas pembicaraan tentang keadilan dalam menghadapi krisis ekologis.
Meski lahir dari pengalaman perjuangan lingkungan di Indonesia, gagasan ini ditujukan sebagai momentum bersama masyarakat di berbagai belahan dunia.
Pada 20 September 2026, Peringatan Hari Keadilan Ekologis difasilitasi oleh 29 eksekutif daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membawa isu keadilan ekologis lebih dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat dimasing-masing daerah, mulai dari konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, hingga dampak krisis iklim.
Keadilan ekologis menempatkan persoalan lingkungan sekaligus sebagai persoalan hak dan ketimpangan. Masyarakat yang bergantung langsung pada tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam sering menjadi kelompok yang paling terdampak ketika terjadi kerusakan ekologis.
Maulana, katanya, berharap ke depan ada penegakkan hukum yang tegas terhadap seluruh korporasi yang beroperasi merusak lingkungan, agar persoalan ekologis, terutama di Sumatera Utara bisa entas.
“Tobatlah kalian para penjahat lingkungan,” pungkasnya.(1kbr/mdn/inn0101/lubis40)
